Soal Menkeu DPP Pasoepati Mundur, Maryadi Gondrong: DPP Baik-baik Saja!

SOLO, AYOSEMARANG.COM – Organisasi suporter pendukung Persis Solo, Pasoepati tengah dirundung masalah internal. Milia Jatmiati, Menteri Keuangan DPP Pasoepati mendadak mengundurkan diri per 8 September 2021.

Menanggapi persoalan itu, DPP Pasoepati meresponsnya dengan menggelar jumpa pers di Kota Solo, Rabu 8 September 2021.

Dalam jumpa pers yang dihadiri Presiden Pasoepati Maryadi Gondrong, Wapres Pasoepati Agus Ismiyadi, Wakil Sekjen Isnaini menjelaskan, sebelum Milia Jatmiati mengundurkan diri, DPP sudah menonaktifkan dari jabatan menkeu.

Baca Juga: Permasalahan Internal Organisasi, Menkeu DPP Pasoepati Mengundurkan Diri

“DPP baik-baik saja dan sesuai job, kami menjalankan fungsi organisasi step by step untuk melaksanakan tugas. Karena saat ini masa Covid-19, banyak program terkendala,” tegas Maryadi Gondrong.

Dia menjelaskan, persoalan pengunduran diri dari Milia atau akrab disapa Lia tersebut sudah diterima DPP Pasoepati. Sebelumnya, DPP mengakui sudah menonaktifkan Lia sebagai jabatan menkeu.

“Dalam rapat yang dihadiri oleh KSB (ketua, sekretaris, dan bendaharan) pada 19 Agustus dan 23 Agustus, bahwa dia sudah jauh-jauh hari kita nonaktifkan (dari jabatan Menkeu),” ujar Maryadi.

Menurutnya dengan menonaktifkan Lia, itu merupakan langkah untuk menyelematkan organisasi karena bermasalah dengan keuangan.

Baca Juga: Percepatan Vaksinasi di Solo Sasar Ribuan Suporter Pasoepati

“Kita sudah bekerja keras demi organisasi. Fokus kita saat ini untuk menyelamatkan teman-teman suporter yaitu dengan program vaksinasi di beberapa daerah,” tutur Gondrong.

Menanggapi kabar mundurnya menteri keuangan DPP Pasoepati, Wapres DPP Pasoepati Agus Ismiyadi ternyata ikut kaget. Mengingat  menurutnya, Lia saat ini statusnya memang tengah dinonaktifkan dari jabatannya.

Agus mengakui ada masalah soal laporan keuangan yang masih dipermasalahkan Lia di DPP Pasoepati.

Agus menjabarkan semua berawal pada 19 April 2021 ada donatur yang memberikan dana untuk Pasoepati  sebesar Rp20 juta, kemudian dana tambahn Rp8 juta juga ikut ditambah.

Namun setelah itu akhirnya DPP mempertanyakan laporan tersebut dengn menggelar pertemuan dengan tim KSB (ketua, sekretaris, dan bendahara).