SuaraSurakarta.id - Presiden DPP Pasoepati, Maryadi Suryadharma atau yang akrab disapa Maryadi Gondrong menegaskan kabinetnya dalam kondisi baik-baik saja.
Hal itu dia ungkapkan menanggapi Menteri Keuangan, Milia Jatmiati yang mengundurkan diri dari kabinet, 8 September.
Gondrong memaparkan, sebelum Milia Jatmiati mengundurkan diri, DPP sudah menonaktifkan dari jabatan menkeu.
“DPP baik-baik saja dan sesuai job, kami menjalankan fungsi organisasi step by step untuk melaksanakan tugas. Karena saat ini masa Covid-19, banyak program terkendala,” tegas Maryadi Gondrong dalam jumpa pers yang dihadiri Presiden Pasoepati Maryadi Gondrong, Wapres Pasoepati Agus Ismiyadi, Wakil Sekjen Isnaini, Rabu (8/9/2021).
Baca Juga:41 Napi Tewas Terbakar di Lapas Tangerang, Jokowi Turut Berbelasungkawa
Dia menjelaskan, persoalan pengunduran diri dari Milia atau akrab disapa Lia tersebut sudah diterima DPP Pasoepati. Sebelumnya, DPP mengakui sudah menonaktifkan Lia sebagai jabatan menkeu.
“Dalam rapat yang dihadiri oleh KSB (ketua, sekretaris, dan bendaharan) pada 19 Agustus dan 23 Agustus, bahwa dia sudah jauh-jauh hari kita nonaktifkan (dari jabatan Menkeu),” ujar Maryadi.
Menurutnya dengan menonaktifkan Lia, itu merupakan langkah untuk menyelemaykan organisasi karena bermasalah dengan keuangan.
“Kita sudah bekerja keras demi organisasi. Fokus kita saat ini untuk menyelamatkan teman-teman suporter yaitu dengan program vaksinasi di beberapa daerah,” tutur Gondrong.
Menanggapi kabar mundurnya menteri keuangan DPP Pasoepati, Wapres DPP Pasoepati Agus Ismiyadi ternyata ikut kaget. Mengingat menurutnya, Lia saat ini statusnya memang tengah dinonaktifkan dari jabatannya.
Baca Juga:Warga Ditangkap Gegara Poster Minta Bantuan Jokowi, Gus Nadir: Isinya Sopan
Agus mengakui ada masalah soal laporan keuangan yang masih dipermasalahkan Lia di DPP Pasoepati. Agus menjabarkan semua berawal pada 19 April 2021 ada donatur yang memberikan dana untuk Pasoepati sebesar Rp 20 juta, kemudian dana tambahn Rp8 juta juga ikut ditambah.
Namun setelah itu akhirnya DPP mempertanyakan laporan tersebut dengn menggelar pertemuan dengan tim KSB (ketua, sekretaris, dan bendahara).
"Ada dua kali pertemuan, namun kami anggap laporan yang dia berikan masih meragukan. Seperti rincian klaim catatan pengeluaran yang ditulis tangan, hingga kuitansi uang keluar yang hanya berupa fotokopian yang catatanya gak terlihat jelas,” tegasnya.
“Makanya setelah rapat Senin (23 Agustus) untuk menonaktifkan dia. Dengan tujuan ada rapat ketiga agar dia bisa melengkapi semua berkasnya," sambung Agus.
Agus juga membantah soal beberapa poin pernyataan Lia, salah satunya terkait DPP DPP tak pernah sosialisasi maupun koordinasi dengan semua pihak.
“Jelas ini tidak benar. Setiap event kami undang, walaupun tentu terbatas karena masih dalam mas pandemi.
Dengan beberapa korwil kami juga melakukan pendekatan. Seperti korwil Klaten yang kemarin dukung pasangn Agus Warsoep-Beto juga sudah berkoordinasi. Dengan Banjarsari juga gitu yang mendukung Lek Prap (Prapto Koting) jadi calon presiden kemarin," ungkapnya.
Soal pernyataam legalitas Pasoepati yang tak diprioritaskan, pihaknya juga menjabarkn bahwa saat ini masih dalm proses
"Prosesnya tentu tak mudah. Anggaran dasar sudah digedok, jadi tentu sudah ada langkah buat mendaftarkan ke badan hukum. Alurnya juga tak mudah," tuturnya.
Sebelumnya, Milia Jatmiati menegaskan mundur dari jabatan Menkeu DPP Pasoepati periode 2020-2023. Salah satu poin pengunduran diri itu terkait laporan keuangan yang mendapatkan penilaian DPP Pasoepati tidak transparan dan amburadul.
“Saya merasa dilecehkan. Loyalitas dan integritas saya dalan rapat DPP Pasoepati tidak dianggap. Biarkan saja saudara Agus atau wapres bicara,” ucap Lia.
Sumber: Ayosemarang.com
